Siapa Takut Golput?

Argumen tentang kemungkinan kenaikan suara golput pada pemilu akan datang hanya dapat diterima bila kita mengandaikan bahwa dalam kurun waktu yang sangat pendek menyusul jatuhnya rezim Orde Baru kita berhasil mentransformasikan sistem politik Indonesia menjadi sistem politik rasional yang berkembang di atas basis kelas sosial yang "tebal" dan "independen". Argumen itu tidak memiliki pijakan teoritis dan empiris yang kokoh. Maka, hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat perhitungan tentang apa yang akan terjadi pada Pemilu 2004. Itu kata Nasikun, dosen Sosiologi FISIPOL dan Ketua Divisi Penelitian Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM.

Mata Jahat Kamera

Sepanjang Kamis (12/2) kemarin, nyaris semua media terkecoh oleh Akbar Tanjung. Dengan kecerdasannya, orang nomor satu di Partai Golkar itu memanfaatkan televisi untuk ikut memainkan "politik ruang keluarga" yang dia skenariokan. Mata jahat kamera telah melakukan itu.

Dissenting Opinion Hakim Rahman

Hakim agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi Akbar Tandjung dalam kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar untuk program raskin pada Kamis (12/2/2004). Tapi, putusan itu lonjong, karena hakim Abdul Rahman Saleh berbeda pendapat dan mengajukan dissenting opinion, di antaranya "Akbar terbukti melakukan perbuatan tercela karena tidak bisa menunjukkan usaha minimum yang pantas untuk melindungi uang negara sebesar Rp 40 miliar yang telah dipercayakan presiden kepadanya, juga untuk berkoordinasi dengan menteri terkait."

Menumpulkan Logika Publik

Isu kolor ijo yang cukup menghebohkan, tayangan-tayangan televisi yang tidak rasional, serta klaim yang menyatakan bahwa masyarakat kini merindukan masa-masa Orde Baru adalah sisi lain dari upaya sistematis untuk menumpulkan logika publik. Celakanya, kalangan terdidik yang duduk pada lembaga-lembaga strategis justru ikut memelihara dan memanfaatkan situasi tersebut.

Demokrasi Tanpa Demokrat

Sosiolog Ralf Dahrendorf dalam artikel Democracy Without Democrats menilai definisi Popper tentang demokrasi tidaklah membantu ketika ia berhadapan dengan pertanyaan apa jadinya jika yang digusur dari kekuasaan percaya akan demokrasi, sedangkan mereka yang menggantikannya tidak? Apa jadinya, dengan kata lain, jika orang-orang "yang salah" terpilih?.